SEKILAS INFO
  • Waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pimpinan dan pejabat Ditjen Badilag terkait dengan janji mutasi dan promosi dengan permintaan imbalan sejumlah uang
WAKTU :

Statistik Penanganan Perkara, Jumat, 21 09 2018 Klik Di Sini

Diterbitkan :
Kategori : Berita Utama
Komentar : 0 komentar

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id (28/7/2017)

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah 11 Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Ruang Kusuma Atmadja Lantai 14 Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat pagi (28/07/2017).

Dari 11 Ketua Pengadilan Tingkat Banding, 8 diantaranya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Mereka adalah Drs. H. Anwar R, M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Drs. M. Taufiq H. Z, M.H.I. sebagai Katua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, dan Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung.

Drs. H. Ahmad, S.H., M.H., dilantik untuk menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, Dr. H. M. Syarif M, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Tiga Ketua Pengadilan Tinggi yang dilantik yaitu Ohan Burhanudin Purwawangca, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Respatun Wisnu Wardoyo, S.H., menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan H. Adam Hidayat Abu Atiek, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Ketua MA menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survey, kondisi peradilan sudah mengalami banyak  peningkatan. Oleh karena itu, ia mengharapkan kepada para pejabat yg dilantik untuk lebih memacu lagi dan jangan sekali-kali merasa puas dengan apa yang telah dicapai sekarang ini.

Selain itu, salah satu kebijakan Mahkamah Agung yang mungkin sering terabaikan oleh para Ketua Pengadilan Tingkat Banding adalah SEMA Nomor 14 Tahun 2009 tentang pembinaan personil hakim. SEMA ini sudah ada cukup lama, oleh karena itu ia minta kepada seluruh jajaran pimpinan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama supaya membaca kembali SEMA tersebut.

“Saya sering kali menerima keluhan dari para pencari keadilan tentang kekeliruan dalam proses penerapan hukum acara maupun terkait substansi putusan oleh pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Oleh karenanya, SEMA Nomor 14 Tahun 2009 menginstruksikan agar Ketua Pengadilan Tingkat Banding secara periodik mengadakan diskusi mengenai masalah-masalah hukum yang sedang berkembang yang merupakan temuan-temuan dalam pemeriksaan suatu perkara di depan persidangan” katanya.

Selain itu para hakim tinggi juga diminta untuk membuat catatan tertulis atas perkara yg diperiksa olehnya di tingkat banding. Dan setiap 6 bulan sekali Ketua Pengadilan Tingkat Banding wajib melakukan evaluasi dan mendiskusikan temuan-temuan tersebut dengan para hakim tinggi lainnya.  Hasil diskusi itu, kemudian dibukukan serta disebarkan kepada para hakim di daerahnya juga ditembuskan kepada pimpinan Mahkamah Agung.

“Saya minta dalam tempo 6 bulan sudah melakukan evaluasi utk memberikan pencerahan kepada para hakim baik tingkat banding maupun tingkat pertama dengan mencatat penyimpangan-penyimpangan yg dianggap prinsipil baik dari sisi hukum acara maupun hukum materiil” jelasnya.

Ketua MA beralasan, hukum bersifat dinamis, dan persoalan di masyarakat semakin kompleks sehingga banyak masalah hukum yang bisa didiskusikan untuk bisa dicarikan solusinya di wilayah masing-masing. Terutama, terkait hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat tempat beroperasinya lembaga peradilan tersebut.

Ketua pengadilan tingkat banding harus memposisikan lembaga peradilan sebagai institusi yg responsiv atas setiap persoalan hukum yang terjadi di wilayahnya dalam batas-batas kewenangan yang dimiliki.

“Pimpinan pengadilan juga harus peka terhadap setiap laporan baik terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim maupun terhadap penanganan perkara ataupun pelayanan lembaga peradilan” ungkapnya. [Sumber: badilag.mahkamahagung.go.id/28072017]

Comments

comments

SebelumnyaResmi, PTA Pontianak Mempunyai Ketua Baru SesudahnyaHari Pertama Kerja, Ketua PA Sambas adakan Perkenalan dan Pembinaan Singkat
Rapat Rutin Bulanan: Ketua PA Sambas Paparkan Hasil Pembinaan di PTA Pontianak Rapat Rutin Bulanan: Ketua PA Sambas Paparkan Hasil Pembinaan di PTA Pontianak
SAMBAS – Pengadilan Agama Sambas melakukan rapat rutin bulanan pada hari Jum’at (21/09) pagi tadi. Sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama, dihadiri Hakim, pegawai serta honorer Pengadilan...
Apel Pagi Senin, Ketua PA Sambas Ajak Seluruh Pegawai Pedomani Maklumat KMA 1 Tahun 2017 Apel Pagi Senin, Ketua PA Sambas Ajak Seluruh Pegawai Pedomani Maklumat KMA 1 Tahun 2017
Sambas –  Apel pagi Senin (03/09), Ketua PA Sambas dalam amanatnya kembali mengingatkan sekaligus mengajak seluruh warga PA Sambas untuk mempedomani maklumat KMA Nomor 1 Tahun 2017.  Adapun isi maklumat...
HUT Mahkamah Agung RI ke 73; PA Sambas Ikuti Upacara di PN Sambas HUT Mahkamah Agung RI ke 73; PA Sambas Ikuti Upacara di PN Sambas
SAMBAS – Pengadilan Agama Sambas turut serta memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI yang ke 73 Tahun 2018. Upacara Peringatan hari lahir Mahkamah Agung itu dilaksanakan di Pengadilan Negeri...
Ketua PA Sambas Pimpin Upacara HUT RI di PN Sambas Ketua PA Sambas Pimpin Upacara HUT RI di PN Sambas
SAMBAS – Ketua Pengadilan Agama Sambas Drs. H. Khoer Affandi, SH didaulat menjadi pembina upacara Peringatan HUT RI di Pengadilan Negeri Sambas. Dalam kesempatan itu, Ketua PA Sambas mengenakan setelan...
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG: SUBTANSI REFORMASI BIROKRASI ITU PELAYANAN PUBLIK BEBAS KORUPSI DAN PUNGLI SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG: SUBTANSI REFORMASI BIROKRASI ITU PELAYANAN PUBLIK BEBAS KORUPSI DAN PUNGLI
pa-sambas.go.id | mahkamahagung.go.id JAKARTA – Humas: Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan pengadilan di Indonesia melalui kegiatan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung telah menetapkan 23 unit organisasi pengadilan untuk diusulkan memperoleh...
Pengantar Purna Bhakti Pegawai Pengadilan Agama Sambas Pengantar Purna Bhakti Pegawai Pengadilan Agama Sambas
Sambas – Hari Rabu 01 Agustus 2018, Pengadilan Agama Sambas Kelas IB menggelar Acara Pengantar Purna Bahkti Ibu Salimah Fauzi (Pegawai Pengadilan Agama Sambas Kelas IB). Penyampaian kata perpisahan dari...


TINGGALKAN KOMENTAR