fbpx
SEKILAS INFO
  • Waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pimpinan dan pejabat Ditjen Badilag terkait dengan janji mutasi dan promosi dengan permintaan imbalan sejumlah uang
WAKTU :

Statistik Penanganan Perkara, Minggu, 21 10 2018 Klik Di Sini

Diterbitkan :
Kategori : Informasi Publik / Umum

 

mahkamahagung.go.id | pa-sambas.go.id

Balikpapan—Humas: Pengelolaan pengadilan bertumpu pada dua jangkar utama, yakni kepaniteraan dan kesekretariatan. Meskpun Pimpinan pengadilan itu adalah hakim yang notabene sangat memahami tentang teknis yustisial, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pimpinan pengadilan memegang kendali dan bertanggung jawab atas dua jangkar pengelolaan pengadilan diatas. Hal ini memberikan isyarat pentingnya pimpinan pengadilan memiliki pemahaman yang memadai terhadap aspek-aspek kesekretariatan pengadilan.

Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Mahkamah Agung, Ahmad Setyo Pudjoharsoyo, SH., M. Hum saat memberikan pembinaan di hadapan ketua, sekretaris, dan panitera pengadilan tingkat banding dan pertama se-wilayah Kalimantan di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Jumat (13/07/2018) kemaren.

Menurut Pudjoharsoyo, pentingnya pimpinan pengadilan memahami aspek-aspek kesekretariatan pengadilan disebabkan karena kesekretariatan memberikan kontribusi pada dua hal. “Pertama, kesekretariatan pengadilan mempengaruhi bagaimana kualitas pengadilan dinilai dan kedua, unsur kesekretariatan membentuk ukuran kompetensi kepemimpinan pengadilan,” jelas Pudjoharsoyo.

Kualitas pengadilan, lanjut Pudjoharsoyo, adalah himpunan atau gugusan kualitas aspek-aspek kepaniteraan dan kualitas aspek-aspek kesekretariatan. Ia memberikan contoh dengan mengutip sebuah pernyataan yang tercantum dalam dokumen International Framework for Court Excellence (IFCE).

“Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa persepsi mereka yang menggunakan (jasa) pengadilan lebih dipengaruhi oleh bagaimana mereka diperlakukan dan apakah prosesnya terlihat adil, ketimbang apakah mereka menerima hasil yang disukai atau tidak”, Imbuh Pudjoharsoyo.

Disinilah kemudian, lanjut Pudjoharsoyo, kita menemukan arti pentingnya pengadilan memiliki sertifikat akreditasi penjaminan mutu (SAPM), pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK), dan predikat wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Adapun terkait dengan ukuran kompetensi kepemimpinan pengadilan, Pudjoharsoyo menjelaskan bahwa unsur-unsur kompetensi kepemimpinan pengadilan terdiri atas kompetensi atas unsur-unsur kepaniteraan yang berkaitan dengan pengelolaan perkara dan kompetensi atas unsur-unsur kesekretariatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi umum.

Dalam praktek, lanjut Pudjoharsoyo sering ditemukan pimpinan pengadilan yang hanya berpegang pada laporan yang dibuat oleh sekretaris tanpa memiliki pengetahuan yang memadai atas laporan tersebut. Ia mencontohkan dengan sidaknya ke wilayah Jawa Timur yang menemukan banyak rumah dinas hakim yang sudah tidak layak huni dan rusak berat, namun dilaporkan dalam kondisi baik. Ketika hal tersebut dikonfirmasikan kepada pimpinan pengadilan yang bersangkutan, hanya dijawab dengan mengacu kepada laporan yang dibuat oleh sekretaris.

Pembinaan Pejabat Eselon I

Selain Sekretaris Mahkamah Agung, turut memberikan pembinaan dalam kesempatan itu pejabat eselon I Mahkamah Agung lainnya, yakni Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Kepala Badan Pengawasan, dan Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Masing-masing pejabat eselon I tersebut memberikan materi pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pembinaan Pejabat Eselon I Mahkamah Agung tersebut merupakan rangkaian kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yustisial yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial serta Ketua-Ketua Muda Mahkamah Agung lainnya.

[Sumber: https://mahkamahagung.go.id]

Comments

comments

SebelumnyaPerpisahan Kasubag Umum & Keuangan SesudahnyaHATIBINWASDA PTA Pontianak Nilai Kesiapan SAPM PA Sambas
Pimred Pontianak Post Berikan Materi Jurnalistik di PTA Pontianak Pimred Pontianak Post Berikan Materi Jurnalistik di PTA Pontianak
SAMBAS – Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para penggiat IT di lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak (PTA Pontianak) mengadakan Pelatihan jurnalistik yang diikuti Pengadilan Agama se Kalbar. Kamis...
Rapat Rutin Bulanan: Ketua PA Sambas Paparkan Hasil Pembinaan di PTA Pontianak Rapat Rutin Bulanan: Ketua PA Sambas Paparkan Hasil Pembinaan di PTA Pontianak
SAMBAS – Pengadilan Agama Sambas melakukan rapat rutin bulanan pada hari Jum’at (21/09) pagi tadi. Sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama, dihadiri Hakim, pegawai serta honorer Pengadilan...
Apel Pagi Senin, Ketua PA Sambas Ajak Seluruh Pegawai Pedomani Maklumat KMA 1 Tahun 2017 Apel Pagi Senin, Ketua PA Sambas Ajak Seluruh Pegawai Pedomani Maklumat KMA 1 Tahun 2017
Sambas –  Apel pagi Senin (03/09), Ketua PA Sambas dalam amanatnya kembali mengingatkan sekaligus mengajak seluruh warga PA Sambas untuk mempedomani maklumat KMA Nomor 1 Tahun 2017.  Adapun isi maklumat...
HUT Mahkamah Agung RI ke 73; PA Sambas Ikuti Upacara di PN Sambas HUT Mahkamah Agung RI ke 73; PA Sambas Ikuti Upacara di PN Sambas
SAMBAS – Pengadilan Agama Sambas turut serta memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI yang ke 73 Tahun 2018. Upacara Peringatan hari lahir Mahkamah Agung itu dilaksanakan di Pengadilan Negeri...
Ketua PA Sambas Pimpin Upacara HUT RI di PN Sambas Ketua PA Sambas Pimpin Upacara HUT RI di PN Sambas
SAMBAS – Ketua Pengadilan Agama Sambas Drs. H. Khoer Affandi, SH didaulat menjadi pembina upacara Peringatan HUT RI di Pengadilan Negeri Sambas. Dalam kesempatan itu, Ketua PA Sambas mengenakan setelan...
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG: SUBTANSI REFORMASI BIROKRASI ITU PELAYANAN PUBLIK BEBAS KORUPSI DAN PUNGLI SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG: SUBTANSI REFORMASI BIROKRASI ITU PELAYANAN PUBLIK BEBAS KORUPSI DAN PUNGLI
pa-sambas.go.id | mahkamahagung.go.id JAKARTA – Humas: Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan pengadilan di Indonesia melalui kegiatan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung telah menetapkan 23 unit organisasi pengadilan untuk diusulkan memperoleh...