SEKILAS INFO
  • Waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pimpinan dan pejabat Ditjen Badilag terkait dengan janji mutasi dan promosi dengan permintaan imbalan sejumlah uang
WAKTU :

Statistik Penanganan Perkara, Jumat, 21 09 2018 Klik Di Sini

Diterbitkan :
Kategori : Informasi Publik / Umum

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG: SUBTANSI REFORMASI BIROKRASI ITU PELAYANAN PUBLIK BEBAS KORUPSI DAN PUNGLI

pa-sambas.go.id | mahkamahagung.go.id

JAKARTA – Humas: Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan pengadilan di Indonesia melalui kegiatan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung telah menetapkan 23 unit organisasi pengadilan untuk diusulkan memperoleh predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Saat ini, unit-unit organisasi tersebut tengah mengikuti uji petik yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan sebagian lainnya dilakukan bersama Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum selaku penanggung jawab reformasi birokrasi di Mahkamah Agung mengingatkan makna dasar dan substantif dari reformasi birokrasi. “Makna dari  reformasi birokrasi adalah pelayanan kepada publik secara maksimal yang bebas dari korupsi dan pungli,” ujar Pudjoharsoyo yang disampaikannya secara tertulis, senin (06/08/2018).

Apa yang disampaikan oleh Pudjoharsoyo tersebut memiliki relevansi dengan sasaran reformasi birokrasi gelombang ketiga tahun 2015-2019. Pada periode ini reformasi birokrasi dimaksudkan setidaknya pada tiga sasaran utama, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Empat Pesan Penting

Selain menyampaikan makna substantif reformasi birokrasi, Pudjoharsoyo juga menyampaikan empat pesan penting kepada semua pengadilan, khususnya yang tengah mengikuti uji petik pelaksanaan reformasi birokrasi.

Keempat pesan penting tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, agar seluruh aparatur peradilan berkomitmen untuk  bersatu padu memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tanpa pamprih.

Kedua, agar seluruh aparatur pengadilan menjalankan Standard Operating Procedure (SOP) yang sudah disepakati serta mengikuti prosedur pelayanan dengan benar dan memaksimalkan pelayanan dengan santun dan ramah.

Ketiga, agar seluruh aparatur pengadilan mewujudkan kesungguhan dalam mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengadilan elektronik (e-court) dan aplikasi-aplikasi lainnya sebagai unggulan Pengadilan dalam pelayanan publik untuk mewujudkan peradilan sederbana, cepat dan berbiaya ringan.

Dan keempat, untuk memelihara marwah reformasi birokrasi, Pengadilan yang telah terakreditasi penjaminan mutu, tidak berarti harus dengan serba baru dan mentereng, tetapi harus lebih kepada komitmen bersama sebagai aparatur Peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal dan menyejukkan sehingga masyarakat pencari keadilan merasa terayomi ketika berada di pengadilan dan sesudahnya.

Proses uji petik reformasi birokrasi merupakan rangkaian proses yang akan dilalui unit-unit organisasi sebelum dilakukan survey oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menjadi penentu dapat atau tidaknya ditetapkan sebagai unit organisasi yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

(Sumber: mahkamahagung.go.id)

Comments

comments

SebelumnyaPengantar Purna Bhakti Pegawai Pengadilan Agama Sambas SesudahnyaKetua PA Sambas Pimpin Upacara HUT RI di PN Sambas
Rapat Rutin Bulanan: Ketua PA Sambas Paparkan Hasil Pembinaan di PTA Pontianak Rapat Rutin Bulanan: Ketua PA Sambas Paparkan Hasil Pembinaan di PTA Pontianak
SAMBAS – Pengadilan Agama Sambas melakukan rapat rutin bulanan pada hari Jum’at (21/09) pagi tadi. Sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama, dihadiri Hakim, pegawai serta honorer Pengadilan...
Apel Pagi Senin, Ketua PA Sambas Ajak Seluruh Pegawai Pedomani Maklumat KMA 1 Tahun 2017 Apel Pagi Senin, Ketua PA Sambas Ajak Seluruh Pegawai Pedomani Maklumat KMA 1 Tahun 2017
Sambas –  Apel pagi Senin (03/09), Ketua PA Sambas dalam amanatnya kembali mengingatkan sekaligus mengajak seluruh warga PA Sambas untuk mempedomani maklumat KMA Nomor 1 Tahun 2017.  Adapun isi maklumat...
HUT Mahkamah Agung RI ke 73; PA Sambas Ikuti Upacara di PN Sambas HUT Mahkamah Agung RI ke 73; PA Sambas Ikuti Upacara di PN Sambas
SAMBAS – Pengadilan Agama Sambas turut serta memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI yang ke 73 Tahun 2018. Upacara Peringatan hari lahir Mahkamah Agung itu dilaksanakan di Pengadilan Negeri...
Ketua PA Sambas Pimpin Upacara HUT RI di PN Sambas Ketua PA Sambas Pimpin Upacara HUT RI di PN Sambas
SAMBAS – Ketua Pengadilan Agama Sambas Drs. H. Khoer Affandi, SH didaulat menjadi pembina upacara Peringatan HUT RI di Pengadilan Negeri Sambas. Dalam kesempatan itu, Ketua PA Sambas mengenakan setelan...
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG: SUBTANSI REFORMASI BIROKRASI ITU PELAYANAN PUBLIK BEBAS KORUPSI DAN PUNGLI SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG: SUBTANSI REFORMASI BIROKRASI ITU PELAYANAN PUBLIK BEBAS KORUPSI DAN PUNGLI
pa-sambas.go.id | mahkamahagung.go.id JAKARTA – Humas: Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan pengadilan di Indonesia melalui kegiatan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung telah menetapkan 23 unit organisasi pengadilan untuk diusulkan memperoleh...
Pengantar Purna Bhakti Pegawai Pengadilan Agama Sambas Pengantar Purna Bhakti Pegawai Pengadilan Agama Sambas
Sambas – Hari Rabu 01 Agustus 2018, Pengadilan Agama Sambas Kelas IB menggelar Acara Pengantar Purna Bahkti Ibu Salimah Fauzi (Pegawai Pengadilan Agama Sambas Kelas IB). Penyampaian kata perpisahan dari...