SEKILAS INFO
  • Waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pimpinan dan pejabat Ditjen Badilag terkait dengan janji mutasi dan promosi dengan permintaan imbalan sejumlah uang
WAKTU :

Statistik Penanganan Perkara, Rabu, 23 01 2019 Klik Di Sini

Diterbitkan :
Kategori : Berita Utama / Informasi Publik / Umum

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG: SUBTANSI REFORMASI BIROKRASI ITU PELAYANAN PUBLIK BEBAS KORUPSI DAN PUNGLI

pa-sambas.go.id | mahkamahagung.go.id

JAKARTA – Humas: Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan pengadilan di Indonesia melalui kegiatan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung telah menetapkan 23 unit organisasi pengadilan untuk diusulkan memperoleh predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Saat ini, unit-unit organisasi tersebut tengah mengikuti uji petik yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan sebagian lainnya dilakukan bersama Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum selaku penanggung jawab reformasi birokrasi di Mahkamah Agung mengingatkan makna dasar dan substantif dari reformasi birokrasi. “Makna dari  reformasi birokrasi adalah pelayanan kepada publik secara maksimal yang bebas dari korupsi dan pungli,” ujar Pudjoharsoyo yang disampaikannya secara tertulis, senin (06/08/2018).

Apa yang disampaikan oleh Pudjoharsoyo tersebut memiliki relevansi dengan sasaran reformasi birokrasi gelombang ketiga tahun 2015-2019. Pada periode ini reformasi birokrasi dimaksudkan setidaknya pada tiga sasaran utama, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Empat Pesan Penting

Selain menyampaikan makna substantif reformasi birokrasi, Pudjoharsoyo juga menyampaikan empat pesan penting kepada semua pengadilan, khususnya yang tengah mengikuti uji petik pelaksanaan reformasi birokrasi.

Keempat pesan penting tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, agar seluruh aparatur peradilan berkomitmen untuk  bersatu padu memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tanpa pamprih.

Kedua, agar seluruh aparatur pengadilan menjalankan Standard Operating Procedure (SOP) yang sudah disepakati serta mengikuti prosedur pelayanan dengan benar dan memaksimalkan pelayanan dengan santun dan ramah.

Ketiga, agar seluruh aparatur pengadilan mewujudkan kesungguhan dalam mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengadilan elektronik (e-court) dan aplikasi-aplikasi lainnya sebagai unggulan Pengadilan dalam pelayanan publik untuk mewujudkan peradilan sederbana, cepat dan berbiaya ringan.

Dan keempat, untuk memelihara marwah reformasi birokrasi, Pengadilan yang telah terakreditasi penjaminan mutu, tidak berarti harus dengan serba baru dan mentereng, tetapi harus lebih kepada komitmen bersama sebagai aparatur Peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal dan menyejukkan sehingga masyarakat pencari keadilan merasa terayomi ketika berada di pengadilan dan sesudahnya.

Proses uji petik reformasi birokrasi merupakan rangkaian proses yang akan dilalui unit-unit organisasi sebelum dilakukan survey oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menjadi penentu dapat atau tidaknya ditetapkan sebagai unit organisasi yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

(Sumber: mahkamahagung.go.id)

Comments

comments

SebelumnyaPengantar Purna Bhakti Pegawai Pengadilan Agama Sambas SesudahnyaKetua PA Sambas Pimpin Upacara HUT RI di PN Sambas
Implementasikan E-Court, PA Sambas dan BSM Jalin Kerjasama Sosialisasikan Perma 3 Tahun 2018 Implementasikan E-Court, PA Sambas dan BSM Jalin Kerjasama Sosialisasikan Perma 3 Tahun 2018
SAMBAS – Pengadilan Agama Sambas menjalin kerjasama dengan pihak perbankan terkait penerapan Perma nomor 3 Tahun 2018. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Sambas sebagai bank yang ditunjuk menjadi mitra dalam...
Sidang Keliling 2019: PA Sambas Targetkan 34 Kali Persidangan di Dua Kecamatan Sidang Keliling 2019: PA Sambas Targetkan 34 Kali Persidangan di Dua Kecamatan
SAMBAS – Sudah menjadi program rutin,  Pengadilan Agama Sambas tiap tahun melaksanakan persidangan di luar gedung pengadilan. Salah satu program prioritas Pengadilan Agama Sambas ini dilakukan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada...
3 Pejabat Pengelola Keuangan PA Sambas Hadiri Sosialisasi PMK 178/2018 dan PMK 196/2018 di KPPN Singkawang 3 Pejabat Pengelola Keuangan PA Sambas Hadiri Sosialisasi PMK 178/2018 dan PMK 196/2018 di KPPN Singkawang
SINGKAWANG – Pejabat dan petugas pengelola keuangan Pengadilan Agama Sambas yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) H. Idon, SHI, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Zulfian, SEI dan Bendahara Fenty Novianti, A.Md hadiri...
Apel Pagi Senin, WKPA Sambas Ingatkan Pesan Dirjen Badilag Tentang Penilaian Penyelesaian Perkara Apel Pagi Senin, WKPA Sambas Ingatkan Pesan Dirjen Badilag Tentang Penilaian Penyelesaian Perkara
SAMBAS – Wakil Ketua Pengadilan Agama Sambas Drs. Ahmad Juaeni, MH ingatkan pesan Dirjen Badilag terkait Penilaian Penyelesaian Perkara Berdasarkan SIPP. Hal tersebut disampaikan beliau ketika bertindak sebagai pembina pada...
Wakil Ketua PA Sambas Hadiri Launching Baca Quran Sebelum Belajar Wakil Ketua PA Sambas Hadiri Launching Baca Quran Sebelum Belajar
SAMBAS – Bupati Sambas H. Atbah Romin Suhaili, Lc melauching secara resmi “Pencanangan Membaca Kitab Suci Sebelum Belajar, Ekspos Hasil Rembuk Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 dan Pembumian Budaya Saprahan...
Rapat Perdana Awal Tahun, Agendakan Bahas Program Kerja TA 2019 Rapat Perdana Awal Tahun, Agendakan Bahas Program Kerja TA 2019
SAMBAS – Mengawali pekan pertama di tahun 2019, Ketua Pengadilan Agama Sambas, Drs. H. Khoer Affandi, SH bersama segenap jajarannya melaksanakan rapat koordinasi. Yang menjadi agenda dalam rapat tersebut adalah...