SEKILAS INFO
  • Waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pimpinan dan pejabat Ditjen Badilag terkait dengan janji mutasi dan promosi dengan permintaan imbalan sejumlah uang
WAKTU :

Statistik Penanganan Perkara, Jumat, 19 04 2019 Klik Di Sini

Diterbitkan :
Kategori : Berita Utama / Informasi Publik / Umum

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG: SUBTANSI REFORMASI BIROKRASI ITU PELAYANAN PUBLIK BEBAS KORUPSI DAN PUNGLI

pa-sambas.go.id | mahkamahagung.go.id

JAKARTA – Humas: Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan pengadilan di Indonesia melalui kegiatan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung telah menetapkan 23 unit organisasi pengadilan untuk diusulkan memperoleh predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Saat ini, unit-unit organisasi tersebut tengah mengikuti uji petik yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan sebagian lainnya dilakukan bersama Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum selaku penanggung jawab reformasi birokrasi di Mahkamah Agung mengingatkan makna dasar dan substantif dari reformasi birokrasi. “Makna dari  reformasi birokrasi adalah pelayanan kepada publik secara maksimal yang bebas dari korupsi dan pungli,” ujar Pudjoharsoyo yang disampaikannya secara tertulis, senin (06/08/2018).

Apa yang disampaikan oleh Pudjoharsoyo tersebut memiliki relevansi dengan sasaran reformasi birokrasi gelombang ketiga tahun 2015-2019. Pada periode ini reformasi birokrasi dimaksudkan setidaknya pada tiga sasaran utama, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Empat Pesan Penting

Selain menyampaikan makna substantif reformasi birokrasi, Pudjoharsoyo juga menyampaikan empat pesan penting kepada semua pengadilan, khususnya yang tengah mengikuti uji petik pelaksanaan reformasi birokrasi.

Keempat pesan penting tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, agar seluruh aparatur peradilan berkomitmen untuk  bersatu padu memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tanpa pamprih.

Kedua, agar seluruh aparatur pengadilan menjalankan Standard Operating Procedure (SOP) yang sudah disepakati serta mengikuti prosedur pelayanan dengan benar dan memaksimalkan pelayanan dengan santun dan ramah.

Ketiga, agar seluruh aparatur pengadilan mewujudkan kesungguhan dalam mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengadilan elektronik (e-court) dan aplikasi-aplikasi lainnya sebagai unggulan Pengadilan dalam pelayanan publik untuk mewujudkan peradilan sederbana, cepat dan berbiaya ringan.

Dan keempat, untuk memelihara marwah reformasi birokrasi, Pengadilan yang telah terakreditasi penjaminan mutu, tidak berarti harus dengan serba baru dan mentereng, tetapi harus lebih kepada komitmen bersama sebagai aparatur Peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal dan menyejukkan sehingga masyarakat pencari keadilan merasa terayomi ketika berada di pengadilan dan sesudahnya.

Proses uji petik reformasi birokrasi merupakan rangkaian proses yang akan dilalui unit-unit organisasi sebelum dilakukan survey oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menjadi penentu dapat atau tidaknya ditetapkan sebagai unit organisasi yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

(Sumber: mahkamahagung.go.id)

Comments

comments

SebelumnyaPengantar Purna Bhakti Pegawai Pengadilan Agama Sambas SesudahnyaKetua PA Sambas Pimpin Upacara HUT RI di PN Sambas
Manager Tim Tenis Serahkan Trophy KPTA Pontianak Cup ke Ketua PA Sambas Manager Tim Tenis Serahkan Trophy KPTA Pontianak Cup ke Ketua PA Sambas
pa-sambas.go.id | SAMBAS Ada hal yang tak biasa pada apel pagi Senin (01/04) pagi tadi di halaman Kantor Pengadilan Agama Sambas. Pada apel kali ini, Ketua PA Sambas Drs. H....
Ekspose Hasil Binwas PA Sambas, Ketua Tim Terkesan Hasil Pengawasan Ekspose Hasil Binwas PA Sambas, Ketua Tim Terkesan Hasil Pengawasan
pa-sambas.go.id | SAMBAS Sejak Senin siang kemarin hingga pagi tadi Rabu (20/03), Tim Hatibinwasda PTA Pontianak terus melakukan tugasnya. Hingga menjelang siang sekitar pukul 10.30 WIB tadi pagi, laporan hasil...
HATIBINWASDA PTA Pontianak Lakukan Pembinaan dan Pengawasan di PA Sambas HATIBINWASDA PTA Pontianak Lakukan Pembinaan dan Pengawasan di PA Sambas
pa-sambas.go.id | SAMBAS Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah (HATIBINWASDA) Pengadilan Tinggi Agama Pontianak lakukan pembinaan dan pengawasan di PA Sambas. Kegiatan Binwas tersebut berdasarkan Surat Tugas Nomor W14-A/409/KP.01.1/II/2019 tanggal...
LKjIP 2018; Akuntabilitasi Kinerja PA Sambas Lampaui Target LKjIP 2018; Akuntabilitasi Kinerja PA Sambas Lampaui Target
pa-sambas.go.id | SubagPTIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) atau LAKIP Pengadilan Agama Sambas Tahun 2018 telah rampung disajikan. Berdasarkan Surat SEKMA Nomor 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tentang Penyampaian LKjIP dan Dokumen Perjanjian...
Pembina Apel Instruksikan Penyelesaian Pembangunan Zona Integritas Pembina Apel Instruksikan Penyelesaian Pembangunan Zona Integritas
pa-sambas.go.id | SAMBAS Ketua PA Sambas Drs. H. Khoer Affandi, SH memimpin Apel Pagi Senin (04/03) hari ini. Pada apel tersebut Khoer menggaris bawahi pelaksanaan pembangunan zona integritas. “kita selesaikan...
Ketua dan WK PA Sambas Hadiri Millenial Road Safety Festival Ujung Negeri Ketua dan WK PA Sambas Hadiri Millenial Road Safety Festival Ujung Negeri
pa-sambas.go.id | SAMBAS Ketua PA Sambas, Drs. H. Khoer Affandi, SH beserta Wakilnya Drs. Ahmad Juaeni, MH turut serta menghadiri Millenial Road Safety Festival Ujung Negeri dan Keselamatan Berlalu Lintas...