» Prosedur Berperkara » PROSEDUR BERPERKARA PENINJAUAN KEMBALI
PROSEDUR BERPERKARA PENINJAUAN KEMBALI

A.    PROSEDUR :

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohonan Peninjauan Kembali (PK) :

  1. Mengjukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.
  2. Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan Pemohon PK berdasarkan bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 Undang-undang Nomor  14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004).
  3. Membayar biaya perkara PK (Pasal 70 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, Pasal 89 dan 90 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989).
  4. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kepada pihak lawan  dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.
  5. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dal tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK.
  6. Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke MA selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.
  7. Panitera MA menyampaikan salinan putusan PK kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.
  8. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah manyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.
  9. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera :

a.Untuk perkara cerai talak :

    1)Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon.
    2)Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalm waktu 7 (tujuh) hari.

b.Untuk perkara cerai gugat :
c.Memberikan Akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalm waktu 7 (tujuh) hari.

B.    PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

  1. Permohonan PK diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara kasasi.
  2. Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon PK bahwa perkaranya telah diregistrasi.
  3. Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara PK.
  4. Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang menangani perkara PK tersebut.
  5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1,2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.
  6. Majelis Hakim Agung memutus perkara.
  7. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan PK.
Terimakasih telah membaca Prosedur Berperkara - PROSEDUR BERPERKARA PENINJAUAN KEMBALI. Silahkan tinggalkan komentar, saran dan pesan Anda untuk kemajuan website Pengadilan Agama Sambas Kelas 1B. Terimakasih untuk dukungan dan partisipasi Anda.
Total Komentar    3 Komentar
  1. Rahmadani/Dani berkata:

    saya digugat oleh istri saat saya sdng menjalani hukuman, perkara krn dia tidak nyaman atas kasus sy, sy seorang PNS dan keputusan hakim menyatakan kami bercerai dsaat sy belum putus hukuman atas kasus saya, dan slm sy dpenjara penggugat tiap hari sabtu datang, mobil djual sisa uang juga sm penggugat bgt sy bebas dblng uang sudah habis.

  2. Sundari berkata:

    Tolong di jelaskan maksud dari penetapan kembali hari sidang???
    Makasih untuk jawaban nya

    • penetapan kembali hari sidang dapat terjadi antara lain karena :
      1. pada hari sidang ternyata ada pihak yg belum dipanggil, maka majelis hakim menunda sidang dan memanggil kembali pihak yg belum di panggil
      2. pada hari sidang Majelis Hakim berhalangan karena bencana atau karena dinas, maka sidang ditunda dan ditetapkan hari sidang baru, pihak akan diberitahukan kembali
      3. pada perkara yang diberi teguran oleh Majelis hakim karena panjar biaya perkara tdak cukup untuk melanjutkan persidangan, maka setelah pihak memenuhi teguran dengan menambah panjar biaya perkara maka majelis hakim menetapkan jadwal sidang baru dan pihak akan dipanggil kembali
      4. pada sidang ditunda untuk mediasi yg tidak ditentukan tanggalnya, setelah mediator memberikan laporan kepada majelis hakim, maka majelis hakim menentukan jadwal sidang baru dan pihak akan dipanggil kembali

      pada intinya penetapan hari sidang baru adalah untuk memanggil kembali pihak beperkara agar hadir di persidangan

  • Nama harus diisi, Email tidak akan disebarluaskan, Terimakasih.
  • Mohon untuk menggunakan ejaan yang benar / kata-kata yang mudah dimengerti

*