Pontianak, 12 Agustus 2025 – Ketua Pengadilan Agama Sambas menghadiri kegiatan Rapat Kerja dan Sosialisasi Pembentukan serta Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan bagi Kepala Desa dan Lurah se-Kalimantan Barat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dan LBH Herman Hofi Law, bertempat di Ruang Garuda, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Acara dibuka pukul 08.00 WIB dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan doa, laporan panitia oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat, dan sambutan-sambutan dari Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Kementerian Hukum RI, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, serta Gubernur Kalimantan Barat.

Salah satu agenda penting dalam kegiatan ini adalah penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di wilayah Kalimantan Barat, khususnya bagi ASN yang mengalami perceraian.

Selain itu, Gubernur Kalimantan Barat juga secara resmi meluncurkan Inovasi “Pasak Bumi” sebagai bentuk terobosan pelayanan hukum dan perlindungan masyarakat di tingkat daerah. Inovasi ini diharapkan dapat memperluas akses bantuan hukum hingga ke desa dan kelurahan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pendampingan hukum secara lebih mudah dan cepat.

Kehadiran Pengadilan Agama Sambas dalam acara ini menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan layanan bantuan hukum serta komitmen dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak, sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan peradilan yang agung.