Sambas – Upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penyusunan anggaran yang efektif, efisien, serta berorientasi pada kinerja, Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama (PA) Sambas Yudhi Septiandy, S.T. mengikuti kegiatan Sosialisasi Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran yang diselenggarakan secara daring oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Selasa(7/7/2016). Kegiatan ini diikuti oleh unsur kesekretariatan, khususnya para pejabat dan pelaksana yang membidangi perencanaan dan pengelolaan anggaran, dari ruang media center Pengadilan Agama Sambas.
Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan penyusunan pagu indikatif, arah kebijakan penganggaran, serta strategi penyusunan rencana kerja dan anggaran yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun program prioritas Mahkamah Agung.
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh penjelasan mengenai tahapan penyusunan pagu indikatif, penyelarasan target kinerja dengan alokasi anggaran, penguatan prinsip money follows program, serta pentingnya penyusunan anggaran yang berbasis pada kebutuhan riil dan hasil yang terukur.
Sekretaris Pengadilan Agama Sambas menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen satuan kerja untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan dan penganggaran.
“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh proses penyusunan anggaran di Pengadilan Agama Sambas semakin akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada pencapaian kinerja, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pengadilan Agama Sambas berkomitmen untuk mengimplementasikan seluruh materi dan arahan yang disampaikan dalam sosialisasi sebagai dasar penyusunan pagu indikatif yang lebih berkualitas. Dengan perencanaan anggaran yang matang, diharapkan setiap program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pencari keadilan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
@humasmahkamahagung
@ditjen.badilag
@ki_kalbar
@ptapontianak